Tugas sosiologi dan politik
TRIAS
POLITICA
Trias Politica
(pertama kali dikembangkan oleh John Locke, kemudian ‘disempurnakan’ oleh
Montesquieu) dilandasi oleh pemikiran bahwa kekuasaan yang memusat padapihak
tertentu akan cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu, muncul ide agar
kekuasaan negara dipilah, dipisah, dan dibagikan kepada lembaga negara yang
berbeda, sehingga ada mekanisme kontrol secara sistemik. Trias
Politica(pemisahan kekuasaan) adalah sebuah ide bahwa sebuah
pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat
yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu
banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh
pemerintahan agar tidak ada penyelahgunaan kekuasaan, antara legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip
normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang
yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat.
·
Trias
politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan
yaitu :
1.
kekuasaan legislative (membuat undang-undang).
2.
kekuasaan
eksekutif (melaksanakan undang-undang).
3.
kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).
·
Trias
politica memiliki prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak
diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh
pihak yang berkuasa.
·
Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke
(1632-1704) dan Montesquie (1689-1755) dan ditafsirkan sebagai pemisahan
kekuasaan.
Ada perbedaan antara mereka berdua. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif
ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquuie memandang kekuasaan
pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.
·
Dalam perkembangannya, meskipun ketiga kekuasaan ini
sudah dipisah satu dengan lainnya ada kalanya diperlukan check and balance
(pengawasan dan keseimbangan) diantara mereka, dimana setiap cabang kekuasaan
dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasan lainnya.
Trias
Politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di
aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di
lembaga-lembaga negara yang berbeda. Pada abad
Pertengahan (kira-kira tahun 1000-1500 M), kekuasaan politik menjadi
persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan.
Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan
antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik
ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa
untuk mengkaji ulang filsafat politik yang bertujuan melakukan pemisahan
kekuasaan.
Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau,
Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji
ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara harus diberlakukan. Meski
pemikiran mereka saling bertolak-belakang, tetapi tinjauan ulang mereka atas
relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan.
Sejarah Trias Politica
Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif yang biasanya
mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang
kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan
fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara
yang ada di suku tersebut.
Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh
para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada
dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias
Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi
Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili
aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di
tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar
kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa
melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu,
Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan
kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus
diberlakukan.
Pengawasan terhadap Trias
Politica
Dalam
rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas
kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem checks and balances system (sistem
pengawasan dan keseimbangan). Dalam checks and balances system,
masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. Checks and
balances system merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur
kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.
Prinsip Check and Balance Upaya
pengawasan dan keseimbangan antara badan-badan yang mengatur Trias
Politicamemiliki prinsip-prinsip dengan berbagai macam fariasi,
misalnya: a)The four branches: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan
media. Di sini media di gunakan sebagai bagian kekuatan demokrasi keempat
karena media memiliki kemampuan kontrol, dan memberikan informasi.b) Di
Amerika Serikat, tingkat negara bagian menganut Trias Politica sedangkat
tingkat negara adalah badan yudikatif.c)Di Korea Selatan, dewan lokal tidak
boleh intervensid)Sementara itu, di Indonesia, Trias Politica tidak
di tetapkan secara keseluruhan. Legislatif di isi dengan DPR, eksekutif di isi
dengan jabatan presiden, dan yudikatif oleh mahkamah konstitusi dan mahkamah
agung.
Konsep Trias Politica
Konsep Trias Politika merupakan ide pokok dalam
Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII .
Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam
kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua,
kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga,
kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias
Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada
orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang
berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih
terjamin. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dibukunya yang berjudul, L’Esprit
des Lois (The Spirit of Laws). Sebelumnya konsep ini telah diperkenalkan
oleh John Locke. Filsuf Inggris mengemukakan konsep tersebut dalam
bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya
sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta
untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of
1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.
Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut
Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan
terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu
menekankan bahwa seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan
merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya.
Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi,
haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu
kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya Karya Montesqiueau ini hampir diterapkan
diseluruh Negara didunia yang menganut Demokrasi termasuk juga Indonesia. Di
Negara Komunis yang hanya mempunya satu partai cenderung menjauhi konsep Trias
Politica terlihat jelas bahwa bentuk pemerintahan hanya dipegang oleh kalangan
partai tunggal tersebut saja, sebut saja China, Korea Utara dan Uni Soviet
(masa perang dingin) adalah sejumlah Negara yang menjauhi Trias Politica tak
heran jika bentuk pemerintahannya bersifat otoriterian karna tidak adanya
pembagian kekuasaan. Beda dengan Negara yang mengenakan sistim Trias Politica.
Dengan adanya lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara
baik karma merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain itu lembaga ini juga
mempunyai fungsi sebagai check and balance terhadap dua lembaga
lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan begitu jalannya
pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.
John Locke (1632-1704)
Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam
Magnum Opus (karya besar) dengan judul Two Treatises of Government yang terbit
tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia
adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik
(property).” Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia
yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan
hasil pekerjaannya tersebut. Negara ada
dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian
tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya
kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak selalu di tangan satu orang. Menurut
Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan
Federatif.
- Kekuasaan Legislatif adalah
kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di
dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya
secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang
yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya
bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata
tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya.
Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk
berhadapan dengan raja/ratu Inggris.
- Eksekutif adalah
kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan
Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak
melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan
ke tangan raja/ratu.
- Federatif adalah
kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan
lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini.
Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik
luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan
sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada
raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif.
Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3
kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan
kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian
Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurkan oleh rekan
Perancisnya, Montesquieu.
Montesquieu (1689-1755)
Montesqueieu (nama aslinya Baron Secondat de
Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke.
Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit
tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis
sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan
legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan
hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang
bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat
mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat
damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan
mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum
penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini
kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.”
- Legislatif adalah
struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini,
lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House
of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris).
- Eksekutif adalah kekuasaaan
untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif.
Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of
state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief
diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.
- Kekuasaan Yudikatif
berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap
pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan
kedalam daftar masalah hukum berikut : Criminal law (petty offense,
misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan,
perawatan anak); Constitution law (masalah seputan penafsiran kontitusi);
Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara);
International law (perjanjian internasional).
Indonesia bukan hanya menganut Trias Polica, pemisahan dalam tiga lembaga
bahkan lebih dari tiga merujuk kembali pada UUD 1945. Indonesia sudah menganut
Penta Politica, bukan sekedar Eksekutif, Legislatif, Yudikatif tetapi juga
Advosari (DPA), dan Auditor (BPK), namun setelah terjadi Amanden terhadap UUD
1945, sudah tidak lagi Penta Politica karena DPA sudah dihilangkan.
Indonesia
merupakan Negara yang menganut paham trias politica yaitu suatu paham yang
menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu :
1.
Kekuasaan legislative yaitu DPR=>Pasal 20 ayat (1), memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang.
2.Kekuasaan
eksekutif yaitu Presiden=>Pasal 4 ayat (1), memegang kekuasaan
pemerintahan
3.
Kekuasaan yudikatif yaitu MK&MA=>Pasal 24 ayat (1), memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Trias politica yang
dipakai Indonesia saat sekarang ini adalah pemisahan kekuasaan. Salah satu
buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Sebelum perubahan undang-undang
dibentuk oleh presiden, namun setelah perubahan undang-undang dibentuk oleh
DPR. Undang-undang diubah satu kali dalam empat tahap. Saat ini presiden dapat
mengajukan rancangan undang-undang. DPR selain memegang
kekuasaan membentuk undang-undang, dalam melakukan pengawasan memiliki:
1.
Hak angket yaitu menanyakan kepada presiden mengenai hal-hal yang mengganggu
kepentingan nasional.
2.Hak
Interperelasi yaitu untuk melakukan penyelidikan.
Dalam
menjalankan fungsi eksekutif, presiden dibantu oleh wakil presiden beserta
mentri-mentri. Presiden sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk:
- Mengangkat duta dan konsul;
- Menempatkan duta negara lain;
- Pemberian grasi dan rehabilitasi;
- Pemberian amnesty dan abolisi;
- Member gelar dan tanda jasa.
Sistem
presidensil di Indonesia setelah amandemen UUD 1945:
- Adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden
;
- Presiden selain sebagai kepala negara juga
sebagai kepala pemerintahan;
- Adanya mekanisme saling mengawasi dan
mengimbangi (check and balances);
- Adanya mekanisme impeachment/ pemakzulan.
PP
dibuat oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang, jadi suatu UU tanpa PP
belum bisa dilaksanakan. Sedangkan Perpu dibuat dalam hal ikhwal kegentingan
Negara. MK&MA memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
kehakiman diatur pada pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25 UU NKRI 1945 dan UU No.4
tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman
yang merdeka adalah bebas dari intervensi ekstra yudisial. Tugas hakim yaitu
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam
Trias Politica, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) kekuasan untuk
membuat undang-undang (legislatif), (2) kekuasaan untuk melaksanakan
undang-undang (eksekutif) dan (3) kekuasaan untuk mengawasi jalannya
undang-undang (yudikatif). Di negara yang menerapkan Trias Politica
secara ketat, lembaga yang diserahi kekuasaan legislatif adalah Parlemen/DPR,
kekuasaan eksekutif dipegang oleh Pemerintah, sedangkan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh Kehakiman/Peradilan.
Bagaimana
dengan Indonesia? Ada yang bilang, Indonesia itu negara yang “bukan bukan”.
Bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan Blok Barat, bukan Blok Timur, bukan
Negara Agama, bukan Negara Ateis, dsb..dst. Itu juga berlaku dalam kaitannya
dengan Trias Politica.
Di Indonesia memang ada lembaga
DPR, Pemerintah dan Kehakiman/Peradilan, tapi fungsinya bercampur-aduk,
khususnya antara DPR dengan Pemerintah. Dalam proses penyusunan undang-undang,
pemerintah bisa membuat inisiatif. Demikian juga pembahasannya, dilakukan
bersama antara DPR dengan Pemerintah. Jadi,
kekuasaan legislatif dipegang bersama oleh DPR dan Pemerintah. Kekuasaan
eksekutif juga demikian, yang teori-nya dipegang oleh Pemerintah. Prakteknya,
peran DPR dalam penentuan kegiatan dan anggaran (sebagai salah satu aspek
terpenting dalam kekuasaan eksekutif) sangat besar. Forum Rapat Dengar Pendapat
antara Kementerian dengan DPR pun menimbulkan kesan, bahwa DPR — bukan hanya
Presiden– adalah atasan para menteri. Kalau tidak percaya, tanya saja sama para
pejabat berbagai Kementerian tentang bagaimana repotnya melayani para anggota
DPR itu. Dengan kata lain, seperti halnya kekuasaan
legislatif, kekuasaan eksekutif pun
dipegang secara bersama antara Pemerintah dengan DPR/Parlemen. Kekuasaan yudikatif pun tak ketinggalan
diaduk-aduk. Keputusan DPR untuk membentu Panita Kerja (Panja) Keputusan MA,
misalnya, menunjukkan bahwa Parlemen di Indonesia juga masuk ke wilayah
yudikatif. Jangan lupa juga desakan dan campur tangan yang sangat kuat dari DPR
kepada KPK dalam penanganan beberapa kasus (mis: Kasus Bank Century), yang
semakin memperkuat sinyalemen bahwa di Indonesia lembaga Kehakiman/Peradilan
bukan satu-satunya pemegang kekuasaan yudikatif.
Jelas terlihat bahwa DPR menjadi
“lembaga super”, karena memegang kekuasaan legislatif, eksekutif (setidaknya:
sebagian) dan yudikatif (setidaknya: sebagian) sekaligus. Dalam kondisi dimana
hubungan antara anggota DPR dengan konstituen-nya tidak jelas, maka eksistensi
DPR mendekati lembaga dengan kekuasaan yang “absolut”. Itu, tentu saja, ironis,
karena “resmi”-nya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Lord
Acton punya ‘mantra’ yang sangat terkenal di dunia politik:”Absolute power
corrupts absolutely“, atau “Kekuasaan absolut pasti korup”. Jadi jangan
heran dengan sepak terjadi sebagian (besar?) anggota DPR kita yang menjurus pada
praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketidak-jelasan pembagian
kekuasaan juga menyebabkan lemahnya pengawasan. Teorinya, lembaga yang
melaksanakan sesuatu tidak boleh merangkap sebagai lembaga yang mengawasi,
karena akan ada konflik kepentingan. itu berlaku di semua bidang, bukan hanya
di pemerintahan. Gampangnya, kalau kita merasa punya kesalahan, maka kita akan
lebih longgar dalam melakukan pengawasan, karena kalau tidak, akan menjadi
bumerang bagi kita sendiri.
·
Dampaknya, seperti yang kita lihat sekarang ini.
Korupsi terjadi di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun
yudikatif. Kasus korupsi tidak hanya menjerat jajaran eksekutif, tapi juga
lembaga peradilan/penegak hukum dan lembaga legislatif. Sistem yang baik saja
belum menjamin segala sesuatunya menjadi baik. Apalagi kalau sistem-nya saja
sudah rusak, atau setidaknya: tidak jelas. Yang jelas, yang sedang terjadi di
Indonesia sekarang ini bukanlah penerapan konsep Trias Politica,
tetapi Trias Korupsi.
Sumber : Google
